nusakini.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta untuk menindak tegas kontraktor nakal. Khususnya kontraktor pembangunan rumah susun (rusun) yang tidak dapat penyelesaikan pekerjaannya.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, jika ada kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya harus diberi sanksi. Sanksi terberat yakni dimasukan daftar hitam atau blacklist.

"Apalagi bangun rusun. Itu kan untuk rakyat, harusnya dia selesaikan tepat waktu. Kalau tidak di-blacklist saja," tegas Iman, di Rusun KS Tubun, Jakarta Pusat, 

Menurut Iman, sanksi yang diberikan jangan hanya denda saja. Karena itu tidak memberikan efek jera. Jika masuk daftar hitam, mereka tidak lagi bisa mengikuti proyek lainnya.

"Kalau cuma denda itu sudah biasa dan mereka bisa dapat uang dari proyek lain. Tapi kalau sudah blacklist kan bisa memberikan efek jera bagi yang lain juga dan lebih bertanggung jawab," tandasnya.(pr/kj/al)